klasifikasi barang milik negara. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri. klasifikasi barang milik negara

Pendidikan Formal : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang. 120. nama barang milik negara • nama bmn dirumuskan dalam suatu tabel bmn, dilambangkan dalam bentuk kode angka dan dibakukan dalam pmk. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah No. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK. Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN. 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK. Formula Sewa Tanah Kosong St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah) Keterangan: a. 90/PMK. keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis b. Pengelolaan Aset Daerah mencakup lingkup perencanaan. Modul Aset Tetap merupakan salah satu modul dalam aplikasi SAKTI yang digunakan untuk pencatatan dan penjurnalan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang. KLASIFIKASI BARANG DAN PENGKODEAN BARANG. Subdirektorat Verifikasi Dokumen Perjalanan. Download Free PDF View PDF. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DALAM SISTEM. 1. Aset Desa atau Barang Milik Desa digolongkan ke dalam 8 (delapan) kelompok yaitu: 1) Persediaan a) Barang Pakai Habis Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor, Obat-obatan, Persediaan untuk dijual/diserahkan, Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, Natura dan Pakan, Persediaan Penelitian Biologi b) Barang Tak. 1, No. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Biro Keuangan. barang milik Departemen Keuangan yang berada pada kantor Wilayah Bea dan Cukai di Ujung Pandang tahun pembelian 1982. Laws, binding regulations are considered very compatible to protect State assets for. 938,-/bln. Pengadministrasian Barang Inventaris Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam Buku Induk Barang Inventaris, Buku Golongan Barang Inventaris, Buku Catatan Barang Non Inventaris, Daftar Laporan Triwulan, Mutasi Barang Inventaris, Daftar Rekap Barang Inventaris. 06/2016, BN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK. Kelompok Jabatan Fungsional. bidang barang milik negara. Modul Aset Tetap merupakan salah satu modul dalam aplikasi SAKTI yang digunakan untuk pencatatan dan penjurnalan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dan. Pengguna Barang adalah pejabat. 2. Hasil Penatausahaan BMN/D digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah,. Dalam rangka membukukan Barang Milik Negara, hal penting yang harus ditentukan adalah kode aset. U. Bisnis. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari: 1. Itulah bunyi amanat Pasal 6 Ayat 1F dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); c. -5-Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014)). Analisis penerapan standar akutansi pemerintah terhadap aset tetap pemerintah daerah Kapupaten Bolaang Mongodow. 1 Aset Tetap A. 1292; : 60 Hlm. Berlaku. Musgrave (1986) menyatakan bahwabarang publik (public goods) adalah barang. Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. Contoh barang habis pakai yaitu kertas, lem, amplop, stabilo, isi stapler, tinta printer, kertas karbon, pensil, pulpen, spidol dan lain sebagainya. Dalam akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari aset pemerintah. T. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Tersedia, Terbatas, Dikecualikan. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan asset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari asset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang. Proses ini dilakukan oleh Bagian Pengelolaan BMN. STATUS PERATURAN. Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN . U. 06/2019 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Petunjuk Teknis Penyelesaian Data Barang Milik Negara (BMN) Anomali Dalam Rangka Migrasi Data ke SAKTI A. Klasifikasi Tanah Yang Belum Bersertifikat Rekapitulasi Belanja 526 Rekapitulasi Transfer Masuk Rekapitulasi Transfer Keluar. Senada dengan itu, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Tata Cara. Silabus Bahasa Indonesia Kelas 9 (Format 8 Kolom) (gurusekali. Klasifikasi Tanah Yang Belum Bersertifikat Rekapitulasi Belanja 526 Rekapitulasi Transfer Masuk Rekapitulasi. 1. . PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. 06/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK. Latar Belakang Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97jPMK. Laporan Calon Barang Milik Negara Semester 1 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang status, nilai, dan pengelolaan BMN yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Malut. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. d. Aktivitas proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di. Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum,. Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,. Download. MAKSUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga. Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta. 06/2010, yang ditetapkan di Jakarta dan mulai berlaku pada 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang sesuai dengan peraturan perundang. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal. Kodefikasi adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara Rujukan 1. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kriteria pemeriksaan terkait Akuntabilitas Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) adalah: Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah yang menyatakan bahwa:. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023. 06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120); dan b. 06/2018 disebutkan bahwa. Reupload Via : Barang Milik Negara dan/ atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara; 1. 2. 06/2014. Tatacara penggolongan dan kodefikasi BMN, meliputi pemberian kode barang, kode lokasi, kode regristrasi dan simbol/logo barang. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK. yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola . PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI, PENILAIAN, DAN PELAPORAN DALAM RANGKA PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA. 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (red: PMK 115/2020); dan. See Full PDF Download PDF. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Ikhtisar Jabtan ini adalah Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang. secara optimal; b. BARANG MILIK NEGARA PADA KPKNL SEMARANG TAHUN 2018-2019 Asna Diroya1, Roby Syaiful Ubed2 Indonesia Rich Journal, Vol. 06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK. 2 Klasifikasi Tanah sebagai Barang Milik Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Detail Peraturan. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PPH-OT. 3. Beberapa Ragam Penatausahaan BMN dalam Klasifikasi Realisasi Belanja BMN . Tertib administrasi barang milik negara adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan penatausahaan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara itu sendiri pada semua satuan kerja. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KM. JAKARTA, KOMPAS. Up. 06/2011 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan kepada Pengelola Barang; b. Judul. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada saat ini karena adanya perkembangan lalu dikeluarkan Peraturan Menteri pada 2021 untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola bedasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan BMD mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan. Lihat Detail. Kesalahan kode barang dapat diminimalisir dengan pengetahuan yang memadai terhadap kodifikasi BMN, hubungan BMN dengan akun Belanjanya dan koordinasi yang baik antara modul-modul yang terkait. Dalam akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Jakarta - (depkeu. FORMULIR ANALISA JABATAN 1. Tipe Bangunan Rumah Negara; 3. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian. 3 Tahun 1971, tentang Inventaris Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. bahwa Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah telah. Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi7: a. b. 4. 018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kelayakan Negara membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok,. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK. 165/PMK. Kembali Barang Milik Negara 5 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 5. 4. 5 Dokumen penilaian Barang di sub Dokumen bagian TU 6 Dokumen penghapusan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH . Sedangkan pengertian kekayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:Kesalahan kode barang yang sudah terlanjur transaksinya di detilkan dan/ dokumen BAST/ Kwitansinya di buat resume tagihannya (SPP) tidak bisa dilakukan. 10 Tanah juga tempat bermukim bagi umat manusia di. 06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK. BARANG MILIK NEGARA PADA PENGGUNA BARANG Sumber gambar: I. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan iklim investasi serta melaksanakan. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); ii : 8. BN = Berita Negara. PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah menyempurnakan pengaturan pada Bab V mengenai. (B MN), klasifikasi Barang Milik Negara, pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas pengelolaan BMN dan hak-hak pengolahan BMN. [3] Pasal 1 angka 4 dan 5. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Pembahasan 1. Kode Barang. TBN = Tambahan Berita Negara. KHH. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014)). . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain Barang Barang Milik Negara dibagi menjadi beberapa Golongan Barang yaitu : 1) Kode 1 untuk golongan Barang Tidak Bergerak 2) Kode 2 untuk golongan Barang Bergerak 3) Kode 3 untuk golongan Hewan, Ikan dan Tanaman 4) Kode 4 untuk golongan Persediaan 5) Kode 5 sampai dengan 9 disediakan untuk penambahan golongan baru Barang Milik Negara dibagi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK. 2. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Moneter, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, dan Penanaman Modal. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyajian neraca sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar, diperlukan adanya pengaturan kembali terhadap penggolongan dan kodefikasi Barang Milik N egara; c. Barang milik negara/daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, diperlakukan sama dengan barang inventaris milik Pemerintah Daerah. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 0: 1:. Ruang Lingkup. Peraturan. 06/2007) BMN diklasifikasikan berdasarkan golongan,. Pendekatan data. 2. 1191 -2 - dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang.